Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Joko Widodo saat berbincang dengan Kompas.com, di Balaikota Jakarta, Kamis (23/5/2013).JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi kembali berada di urutan teratas dalam hasil survei sebagai calon presiden di pemilu 2014 . Kali ini, elektabilitas Jokowi mengalahkan tokoh parpol maupun pejabat lainnya berdasarkan survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS).
Hasil survei disampaikan Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Philips J Vermonte dan peneliti senior CSIS J Kristiadi saat jumpa pers di Jakarta, Minggu (26/5/2013).
Survei tersebut dilakukan secara tatap muka dengan jumlah responden 1.635 orang yang berada di 31 provinsi pada 9-16 April 2013 . Warga Papua dan Papua Barat tidak dilakukan survei lantaran situasi yang tidak kondusif.
Philips mengatakan, ketika ditanya siapa tokoh yang akan dipilih sebagai capres di pemilu 2014 , sebanyak 28,6 responden menjawab Jokowi. Tokoh lain yang disebut, yakni Prabowo Subianto sebanyak 15,6 persen, Aburizal Bakrie 7 persen, Megawati Soekarnoputri 5,4 persen, Jusuf Kalla 3,7 persen, Mahfud MD 2,4 persen, Hatta Rajasa 2,2 persen, dan 28 persen responden belum memiliki pilihan.
Dari segi popularitas, Jokowi paling populer diantara pejabat publik atau pejabat negara lainnya. Popularitas politisi PDI Perjuangan itu sebesar 85,9 persen, mengalahkan Ibu Negara Ny Ani Yudhoyono di angka 78,5 persen. Pejabat lainnya, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono X 59,5 persen, Dahlan Iskan 42,6 persen, Mahfud MD 39,6 persen, Pramono Edhie Wibowo 20,2 persen, Djoko Suyanto 15,2 persen, Gita Wirjawan 8,4 persen, dan lainnya.
Philips mengatakan, hasil survei CSIS pada Januari 2012 , Prabowo paling tinggi tingkat dukungan publik sebagai capres. Namun, elektabilitas Jokowi kini melampaui Prabowo. Adapun elektabilitas tokoh-tokoh lama, kata dia, stagnan atau menurun.
"Fenomena ini bukan soal Jokowi semata. Ini indikasi bahwa masyarakat Indonesia mengharapkan calon pemimpin alternatif, Jokowi atau calon alternatif lainnya," kata Philips.
Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. KOMPAS.com akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.
KOMPAS.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
Posts
0 comments:
Post a Comment