KOMPAS.COM/SLAMET PRIYATIN Buruh Kendal beraudiensi dengan DPRD Kendal, Jawa Tengah, pada Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2013).KENDAL,KOMPAS.com - Dewan Pekerja/Buruh Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, meminta pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kendal, untuk bersikap tegas dalam menentukan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Buruh juga meminta pemerintah menentukan satu nilai harga pasti. Karena harga yang pasti lebih memudahkan dalam menentukan survei pengupahan.
Menurut Ketua Pekerja/Buruh Kabupaten Kendal, Misbhakun, dari hasil survei yang dilakukan Dewan Pengupahan, kebutuhan hidup layak (KHL) Kabupaten Kendal sebesar Rp 983.436. Sementara upah minimum Kabupaten Kendal hanya Rp. 953.100, sehingga masih minus.
"Peluang kerja dan peluang hidup layak di Kabupaten Kendal masih rendah. Terbukti Kendal sebagai eksportir terbesar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri se-Jawa Tengah," kata Misbhakun, saat beraudensi dengan puluhan buruh di gedung DPRD Kendal, Rabu (1/5/2013).
Misbhakun menjelaskan, pada tahun 2014, jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) PT Jamsostek akan melimpahkan ke PT. Askes, sehingga menjadi produk layanan kesehatan secara nasional.
"Di masa mendatang, Jamkesda, Jamkesmas dan JPK dikelola dalam satu manajemen dengan tujuan memberI kemudahan dalam pelayanan dan ada kejelasan subsidi silang antara indek Penerimaan Bantuan (IPB) kesehatan dan non-IPB," lanjutnya.
Ia menambahkan, strata masyarakat yang masuk dalam IPB adalah kaum miskin dan pengangguran sedang non-IPB adalah PNS, TNI/POLRI dan buruh industri.
Untuk itu pihaknya merekomendasikan kepada DPRD Kabupaten Kendal, untuk membuat aturan perihal memaksimalkan Puskesmas, Balkesmas dan rumah sakit yang beroperasi 24 jam, membuka layanan dokter keluarga bagi buruh dan pekerja di seluruh pelosok Kabupaten Kendal. "Sehingga keluarga buruh dan pekerja kesehatannya bisa diperhatikan," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kendal, Beny Karnadi, mengatakan hasil audiensi dengan buruh akan dibicarakan dengan pimpinan. Setelah itu akan disampaikan ke pemerintah pusat. Beny menegaskan, pihaknya siap menerima uneg-uneg atau persoalan buruh. "Silakan buruh datang ke kami. Kami telah menyiapkan ruang untuk diskusi, terkait dengan persoalan buruh," katanya.
Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. KOMPAS.com akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.
KOMPAS.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
Posts
0 comments:
Post a Comment