Home » » DPRD DKI Terkejut Komnas HAM Turun ke Pluit

DPRD DKI Terkejut Komnas HAM Turun ke Pluit

Written By Unknown on Monday, 13 May 2013 | 15:57




Kompas.com


Selasa, 14 Mei 2013 | 05:44 WIB







Relokasi

DPRD DKI Terkejut Komnas HAM Turun ke Pluit


Penulis : Andy Riza Hidayat | Senin, 13 Mei 2013 | 16:31 WIB



Dibaca: 12030

Dibaca: 12030



DPRD DKI Terkejut Komnas HAM Turun ke Pluit

KOMPAS/LASTI KURNIA

Ilustrasi: Satpol PP mengeluarkan perabotan rumah warga saat pembongkaran permukiman liar di sisi barat Waduk Pluit Jakarta, Senin (15/4/2013). Pembongkaran yang dimulai pertengahan pekan lalu ini terus dijaga oleh pasukan gabungan yang terdiri dari polisi dan Satpol PP.



JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Sayogo Hendro Subroto terkejut dengan adanya langkah dari Komnas HAM yang turun ke Waduk Pluit, Jakarta Utara.


Sayogo baru tahu dari pemberitaan media terkait hal ini. Dia khawatir relokasi warga di Waduk Pluit melebar ke ranah politik sehingga menjadi polemik baru.


"Oh ada Komnas HAM turun. Saya belum tahu. Sebaiknya relokasi warga di sana tidak menjadi polemik politik. Saya tidak tahu dampak selanjutnya, semoga tidak semakin buruk," kata Sayogo, Senin (13/5/2013) di Jakarta.


Sayogo enggan memberi komentar lebih jauh. Persoalan relokasi Waduk Pluit lebih banyak ditangani oleh Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI.


"Lebih baik menanyakan ke Komisi D saja, mereka yang lebih paham," kata Sayogo.


Hari ini komisioner Komnas HAM mengunjungi warga di sekitar Waduk Pluit. Mereka menggelar dialog dengan warga setempat terkait dengan rencana relokasi warga dari tempat itu.


Pemprov DKI Jakarta berencana mengembalikan fungsi waduk seperti semula sebagai resapan air. Namun, sebagian warga masih keberatan karena pertimbangan beberapa hal.


Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam beberapa kali kesempatan siap berhadapan dengan Komnas HAM.


Basuki akan menjelaskan bahwa pendudukan warga di lahan negara menyalahi ketentuan.


"Jika mereka yang menduduki lahan negara bertahun-tahun lalu meminta hak ganti rugi, siapa yang melanggar HAM. Pembela HAM harus paham persoalan ini," kata Basuki.



Tjahja Gunawan Diredja





Ada 26 Komentar Untuk Artikel Ini.







  • Emang masih ada yang dengerin Komnas HAM ya??? Lembaga yang mulai ngga jelas arah kerjanya.







  • biari aja komnas HAM yg ngawur itu..kalo udh dilaporin ke internasional baru tahu..."komnas HAM indonesia udh nyalahin wewenang & dipakek utk kpentinan pribadi.." apalagi kalo yg nglaporin jokowi...tenang aja...jokowi skrg ni lg jd prhatian dunia..apa main main..







  • warga yg salah itu mutlak...dr awal mrk sdh tau waduk fungsix menampung air tp krn ada kesempatan 'bermain' dg pemprov yg duluuu skali dg harapn bila sdh puluh thn tinggal lhn tsb akan jd hak milik. jadi tetap yg salah warga apaun alasanx titik.







  • ayok taruhan sapa menang ni.Ham,lsm Dan warga miskin Vs joko And ahok.







  • "Jika mereka yang menduduki lahan negara bertahun-tahun lalu meminta hak ganti rugi, siapa yang melanggar HAM. Pembela HAM harus paham persoalan ini," kata Basuki. => KOMNAS HAM buta kale ;)






Kirim Komentar Anda

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan KOMPAS.com dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.



Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. KOMPAS.com akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.



KOMPAS.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.



Silakan atau register untuk kirim komentar Anda


















0 comments:

Post a Comment