KOMPAS/LASTI KURNIA Warga memblokir Jalan Kebon Tebu yang menjadi akses menuju pemukiman padat penduduk di sisi Waduk Pluit sisi timur, Jakarta, Selasa (23/4/2013). Warga di daerah tersebut ingin mendapat kesepakatan ganti rugi sebelum pengusuran dilakukan. Sejak dua pekan lalu, pembongkaran bangunan di sepanjang pinggiran atau bibir Waduk Pluit secara bertahap mulai dilakukan.JAKARTA, KOMPAS.com — Warga di bantaran Waduk Pluit merasa kalau Jokowi-Basuki melanggar kontrak politik. Pasalnya, saat kampanye pada pemilihan gubernur lalu, mereka mengatakan tidak akan menyengsarakan rakyat.
"Padahal, mereka sudah lakukan kontrak politik. Di sini juga Jokowi-Basuki menang telak," kata Muhayati, warga RT 019 RW 017 Pluit, Jakarta Utara, Senin (13/5/2013).
Muhayati mengungkapkan, pada masa kampanye pamilihan gubernur lalu, Jokowi-Basuki meminta dukungan kepada warga bantaran waduk. Mereka juga menjamin tidak akan menyengsarakan warga. Akan tetapi, saat ini, warga malah digusur tanpa ada dialog terlebih dahulu.
Muhayati, secara pribadi, menyesal memilih Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai pemimpin Jakarta. Pemindahan warga ke rusun yang jauh dengan tempat mencari nafkah akan menyengsarakan warga. Sementara rusun yang berada dekat dengan Waduk Pluit sudah penuh.
Muhayati mengungkapkan, Basuki juga mengumbar janji politik akan memberikan sertifikat tanah jika warga sudah tinggal lebih dari 20 tahun. Akan tetapi, saat ini warga malah dipindahkan ke tempat yang jauh dari tempat asalnya.
"Dulu katanya kalau tanah itu bersengketa, Jokowi akan jadi mediator. Kalau tanah tidak bersengketa dan kami tinggal lebih dari 20 tahun akan dibuatkan sertifikat. Makanya dulu kami pilih Jokowi-Basuki," kata Muhayati.
Sebelumnya, warga Waduk Pluit menolak untuk direlokasi jika belum ada dialog antara pemerintah dan warga. Mereka juga menolak pindah dari bantaran waduk karena tempat tinggal yang dijanjikan jauh dari tempat usaha.
warga bantaran waduk pluit ini seperti benalu yang hidup dengan menghisap darah induknya, udah utang budi masih mau minta lebih lagi, apa boleh buat kalau tidak bisa dibina ya gusur aja
Aku merasa Pak Jokowi tidak melanggar kontrak politik koq, wahai warga waduk pluit, tahukah kalau Rusunawa yg diberikan ukuran 30 meter persegi perlu biaya Rp90 juta utk biaya bangun. Pemprov DKI hanya memungut biaya sewa Rp371,000.- termasuk IPL ( Iuran Pembersihan Pengelola Lingkungan) amat murah.
mana pak jokowi janjinya
JANJINYA mana pak jokowi
Spt gw bilang, tinggal di bantaran waduk, nyampah seenaknya, udah dikasih rusun furnished, tinggal bawa koper, dpt KJS, dpt KJP, masih protes juga? Sebaiknya ditenggelemin aja, itung2 buat sesajen mbah pluit.
Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. KOMPAS.com akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.
KOMPAS.com berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
Posts
0 comments:
Post a Comment